Liputan106.com | KAMPAR– Polres Kampar AKBP Ronald Sumaja bersama Pj. Bupati Kampar Firdaus dan Forkopimda Kampar melaksanakan rapat koordinasi Anev penanggulangan Karhutla dan partroli di wilayah Kabupaten Kampar, Senin (9/10/2023) sekira pukul 10.15 WIB.
Acara ini dilaksanakan di Aula Sanika Setyawada Polres Kampar yang dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Kampar didampingi Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja dan Kepala BMKG Stap Klim Kelas IV Tambang Kampar Ayi Sudrajat.
Kabag Ops Polres Kampar Kompol Meitertika, memaparkan kerawanan Karhutla serta mulainya parahnya Karhutla di wilayah Kabupaten Kampar.
“Untuk daerah yang paling tinggi tingkat rawan Karhutla berda di wilayah, Polsek Tapung Hulu, Bangkinang Kota, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Polsek Tambang dan Polsek Kampar,” jelas Kabag Ops
Faktor penghambat penanganan karhutla di Kabupaten Kampar yaitu keterlambatan informasi yang di dapat oleh tim penanganan karhutla, selain faktor tersebut juga faktor sulitnya ketersediaan sumber air di lokasi penanganan karhutla.
Untuk di Polres Kampar sudah menerapkan sistem rayonisasi untuk menangani Karhutla jika terjadi karhutla di suatu tempat. “Yang perlu diperhatikan dalam penanganan Karhutla ini yaitu pembuatan embung dan kanal bloking serta peralatan yang lengkap untuk penanganan Karhutla,” jelasnya
Polres Kampar sudah jauh hari menghimbau kepada pemilik lahan agar dalam mengelola lahan dengan cara tidak membakar dan jika terjadi karhutla kita Polres Kampar akan melakukan penegakan hukum.
“Polri sendiri memiliki aplikasi DLK ( Dasboard Lancang Kuning ) yang bisa mendeteksi titik hotspot dan agar kita semua bisa mendownload aplikasi tersebut,” jelas Meitertika.
Selanjutnya kata sambutan dari kepala pelaksana BPBD Kampar Agustar, bahwa mereka sudah melakukan kesiap-siagaan penanganan Karhutla seperti sudah melakukan kegiatan mitigasi
“Memang dalam penanganan karhutla ini BPBD Kampar belum memiliki dana darurat untuk menangani Karhutla tetapi kita tetap saling bersinergi dalam menanggulangi Karhutla dan kami berharap kita saling bersatu padu dalam penanganan Karhutla ini baik dari instansi pemerintah maupun perusahaan – perusahaan yang berada di wilayah Kampar ini,”harap Agustar.
Sementara Kepala BMKG BMKG Sta. Klim. Kelas IV Tambang Kampar Ayi Sudrajat, menyampaikan bahwa saat ini di Indonesia khususnya kita di Prov. Riau dalam tiga tahun terakhir kasus karhutla di Prov. Riau sangat minim itu sebagai dampak dari fenomena La Nina ( Kebalikan fenomena El Nino ).
“Sekarang ini mulai dari bulan September 2023 Karhutla di Prov. Riau Karhutla meningkat disebabkan faktor fenomena El Nino,” jelasnya.
Berdasarkan prediksi BMKG untuk fenomena El Nino Puncaknya di Prov. Riau bulan September 2023 dan Oktober 2023 sehingga untuk awal bulan November 2023 Prov. Riau dan seluruh wilayah di Indonesia sudah mulai turun hujan.
“BMKG mempunyai peralatan yang mendukung citra satelit untuk memantau kondisi di lapangan dan memiliki alat ukur curah hujan sebanyak 152 titik di Prov. Riau,” terangnya.
Ditambah Ayi, perlu di ketahui bahwa ada perbedaan antara hotspot ( titik panas ) dan hotfire ( titik api ) oleh karena itu perlu teman verifikasi apakah titik tersebut terdapat titik api atau tidak.
“Perlu juga diketahui penyebab asap agak tebal di Prov. Riau walaupun minim karhutla dikarenakan sekarang angin sedang berhembus dari selatan ke Utara yang menyebabkan asap dari karhutla diwilayah selatan pulau Sumatera terbawah angin ke Prov. Riau,” pungkasnya
PJ. Bupati Kampar Firdaus mengatakan bahwa kita sudah dengar bersama penyampaian dari Kabag Ops, Kalaksa BPBD dan Kepala BMKG tadi terkait masalah mapping kerawanan karhutla serta mitigasi dalam penanganan Karhutla.
“Disini kami sebagai pemerintah daerah selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar agar jika membuka lahan tidak dengan cara dibakar,” jelasnya
Kita menghimbau kepada seluruh Camat, kepala Desa agar menghimbau kepada masyarakatnya untuk turut serta dalam mencegah dan menanggulangi karhutla. Pemerintah daerah nanti akan menghimbau dan meminta kepada perusahaan untuk membuat embung, kanal bloking maupun sumur bor serta peralatan yang lengkap untuk menangani Karhutla.
“Agar Kalaksa BPBD mengecek peralatan yang dimiliki Kampar apakah masih fungsional atau tidak dan nanti kita akan hidupkan kembali organisasi masyarakat peduli api dengan tujuan bagaimana karhutla bisa ditanggulangi di wilayah Kabupaten Kampar,” tegasnya.
Terakhir, Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja sangat berterimakasih kepada seluruh undangan yang hadir pada kesempatan rapat anev pada hari ini.
“Kami berharap dengan rakor ini dapat menjadi hal yang positif kedepannya dan dapat mencari solusi dal menangani Karhutla ini,” ungkapnya.
Secara nasional karhutla ini sudah menjadi atensi Nasional karena memang sudah beberapa Provinsi yang sudah terjadi karhutla yang parah.
Kita tidak boleh menganggap remeh dampak Karhutla ini tidak hanya masalah kesehatan juga dapat menjadi isu internasional yang dapat menghambat penerbangan nasional maupun internasional tidak menutup kemungkinan juga jika sudah parah nantinya masalah ekspor impor negara kita akan terganggu oleh karhutla ini.
“Alhamdulillah untuk tahun ini di Kabupaten Kampar untuk penanganan Karhutla terbaik di Prov. Riau di tengah keterbatasan yang ada. Dan memang dalam penanganan Karhutla ini kunci utamanya selain pencegahan yaitu sumber air,” jelas Kapolres.
Berdasarkan fakta dilapangan dalam penanganan Karhutla memang masih banyak kekurangan terutama dari segi peralatan dan anggaran, oleh karena itu dalam rakor ini semoga kita mendapatkan solusi bagaimana baiknya dalam menanggulangi Karhutla ini.
Terkait penegakan hukum kami Polres Kampar mengalami kesulitan dalam hal pembuktian baik saksi yang melihat secara langsung dan siapa pemilik lahannya.
“Sekali lagi kami menghimbau agar kita semua saling bersinergi antar semua instansi, perusahaan maupun organisasi masyarakat untuk saling peduli, saling berkomitmen, himbau dan berikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari karhutla,” harap Kapolres. (Edi)
