Liputan106.com |™Jambi – Balai Perumahan Pemukiman Wilayah (BPPW) Jambi dibawah Kementrian PUPR, digeruduk puluhan wartawan yang tergabung di Aliansi Wartawan Siber Indonesia AWaSI Jambi pada Jumat (26/04/2024).
Aksi diawali ketika sejumlah scurity langsung menutup pintu pagar gedung di komplek perkantoran. Hal tersebut tidak begitu dipersoalkan oleh sejumlah kelompok wartawan tersebut. Mereka malah berencana akan membeli banyak rantai dan gembok guna menutup pagar kantor sebagai bentuk balas atas sikap arogansi yang ditunjukan pada sejumlah awak media.
Dialog pun dilakukan antar Ketua AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan,SP, dengan komandan scurity jika pihak BPPW Jambi masih bertemu dengan pendemo, maka pendemo akan memaksa masuk ke area perkantoran.
Disela menanti kepastian apakah pendemo dapat bertemu dengan BWWP Jambi, pendemo menggelar orasi di depan pintu gerbang kompleks perkantoran.
“Kami bekerja dilindungi undang – undang bahwa dengan tertuang bagi siapa saja dengan sengaja menghalangi tugas jurnalistik maka akan dikenakan sanksi pidana 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Jangan kontak fisik atau mengambil kamera kami, menghalangi kami berkerja saja undang – undang sudah mengatur dengan tegas” ujar Erfan dalam orasinya.
Erfan juga menyampaikan bawah dalam menjalankan profesinya, wartawan tidak meminta satu rupiah pun kepada masyarakat atau apa yang dibaca dalam pemberitaan karena kewajiban wartawan hanyalah mencari informasi dan menyampaikannya kepada masyarakat.
BPPW Jambi meminta dua orang sebagai perwakilan, Donner Gultom dan Wahyu ditunjuk untuk mewakili AWaSI Jambi dalam pertemuan. Tak tinggal diam, Ketua AWaSI Jambi merubah titik orasi dari depan pintu gerbang ke depan kantor BPPW Jambi walau pun terhalang oleh pagar.
Tak henti berorasi, akhir utusan AWaSi Jambi kembali di pinta 4 orang untuk mengadakan pertemuan dengan BPPW Jambi. Aksi Panjat Pagar juga dilakukan Erfan di depan gedung BPPW Jambi guna menyampaikan tuntutannya.
Dalam pertemuan, Erfan mengungkapkan kekecewaannya bahwa dari pihak balai hanya diwakili oleh Staf yang tidak kredibel sebagai narasumber bagi pembaca.
Kedatangan AWaSI Jambi guna menanyakan apa yang menjadi alasan BPPW Jambi sehingga presiden RI, Joko Widodo tidak jadi meresmikan proyek IPAL yang jelas dananya menggunakan uang pinjaman dari luar negri (Word Bank) dan sejumlah kejanggalan dan keluhan warga atas proyek IPAL tersebut.
“Sekurang – kurangnya PPTK tau PPK, walau bukan Kepala Satker Sekretaris atau Kepala Balai. Jelas ini penghinaan dan kita berencana akan melaksanakan aksi lanjutan dengan masa yang jauh lebih banyak” tegas Erfan. Pertemuan tersebut seakan tidak ada gunanya tapi kami menyambut baik atas iktikad dari BPPW Jambi” ungkapnya. (Red).
