Jakarta,Liputan106 – Badan Urusan Legislasi Daerah ( BULD ) DPD RI menggelar Dialog Nasional dengan tema “Membangun Ekosistem Regulasi Pusat-Daerah: Sinergi DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum Untuk Perda yang Sahih, Selaras dan Efektif Dilaksanakan” di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (18/112026).
Senator H. Abdul Hamid yang merupakan anggota BULD DPD RI / Anggota DPD RI Dapil Riau berharap dengan adanya Dialog Nasional BULD DPD RI ini mampu mengurai benang kusut regulasi, sehingga tidak ada lagi tumbang tindih regulasi terutama Ranperda dan Perda dengan regulasi diatasnya.
“Kita berharap dengan adanya Dialog Nasional yang dihadiri oleh Menteri
Dalam Negeri, Menteri Hukum dan
stakeholders daerah termasuk dari Provinsi Riau mampu mengurai benang kusut regulasi terutama dalam pembentukan Perda dan Ranperda di Daerah”, tutur Abdul Hamid.
Senator Abdul Hamid juga menyampaikan, Dalam Dialog Nasional ini di peroleh kesimpulan antara lain :
1. Menyederhanakan dan
mengintegrasikan mekanisme konsultasi
dan harmonisasi antar kementerian (seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan kementerian teknis lainnya) agar tidak berulang. dengan menetapkan standar waktu yang baku untuk memangkas birokrasi dan ketidakpastian waktu tunggu.
2. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan jumlah dan penguatan kompetensi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah (tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) untuk meningkatkan kualitas naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
3. Mencermati kompleksitas pembentukan regulasi daerah dan kebutuhan harmonisasi kebijakan pusat-daerah.
Dalam hal ini BULD DPD RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan para pemangku kepentingan daerah memandang perlu mendorong penyesuaian Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Penyesuaian ini diharapkan memperkuat landasan bagi BULD DPD RI untuk menyampaikan rekomendasi secara formal pada tahap perencanaan Propemperda serta melaksanakan pemantauan dan evaluası sesuai kewenangan dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j UU MD3.
Penguatan tersebut diarahkan untuk melengkapi mekanisme yang ada, tanpa menambah tahapan birokrasi maupun memperluas kewenangan hingga pembatalan Perda. Dengan demikian, regulasi daerah diharapkan selaras dengan kebijakan nasional sekaligus mencerminkan aspirasi, kepentingan, dan kekhususan daerah.
Senator H. Abdul Hamid juga berharap tentang Permasalahan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang merupakan persoalan teknis-administratif lintas sektor yang berlarut-larut dan belum terselesaikan sejak kesepakatan rapat tanggal 10 September 2025 dapat terselesaikan.(Suwandi)
































